SPI CHARTER

Berpedoman pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 0724/In.34/R/OT.01.3/09/2019 Tentang Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Curup.

A. Latar Belakang

Awal berdirinya Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Curup berdasarkan Sk Ketua STAIN Nomor: 932/Sti.02./2/KP.02.3/09/2016 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan STAIN Curup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup, pada bagian Keempat Pasal 39 bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Curup merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Ruang lingkup pengawasan bidang non-akademik meliputi :(1) bidang keuangan, (2) bidang aset (BMN), dan (3) bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta (4) Administrasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Perpres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup menjadi IAIN
Curup
7. Permen Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama
8. Permen Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup
9. Permen Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Curup
10. Permen Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang SPI pada Perguruan tinggi Keagamaan Negeri

c. Tujuan
1. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan sistem pengawasan internal di IAIN Curup
2. Mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan Negara, pengamanan aset
negara di IAIN Curup

D. Ruang Lingkup
1. Pendahuluan, meliputi : latar belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Ruang Lingkup, Istilah dan Penegertian
2. Profil SPI IAN Curup, meliputi : Visi, Misi dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, wewenang, Nilai Dasar, dan
Tata Pamong
3. Petunjuk Operasional Pengawasan, meliputi:Reviu Perencanaan dan Penganggaran, Preventive Audit Pelaksanaan
Anggaran, Audit Keuangan, Audit Aset/Barang Milik Negara (BMN), Audit Organisasi dan SDM, dan Audit Khusus
4. Kode Etik

A. Visi, Misi dan Tujuan
1. Visi
Menjadi SPI yang profesional dalam mengawal terciptanya good institut govermance untuk mencapai visi,misi dan
tujuan IAIN Curup
2. Misi
a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Curup
b. Menjadi mitra strategis bagi manajemen Universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses
penyelenggaraan
IAIN Curup
c. Membantu pimpinan dalam mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan pada
seluruh Unit kerja di lingkungan IAIN Curup dan
d. Mendorong pimpinan Universitas untuk meningkatkan penerapan good institut govermance.
3. Tujuan
a. Terlaksananya fungsi pengawasan internal atas aktivitas manajemen seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Curup
b. Terindentifikasinya peluang dan potensi untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya
c. Diperolehnya penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap kegiatan unitkerja di lingkungan IAIN Curup
serta terekomendasikannya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal,dan
d. Terciptanya good institut govermance secara efektif dan efisien dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum,
peraturan dan kebijakan yang berlaku

B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal
2) Melakukan pemetaan resiko pada masing-masing unit kerja di lingkungan IAIN Curup
3) Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM,
teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan
5) Melaksanakan reviu laporan keuangan
6) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
7) Melaksanakan tugas lainnya
8) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan. peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian stategi bisnis.

2. Fungsi
a. Penyusunan peta resiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian resiko, penentuan skala prioritas dan pemantauan.
b. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan bidang non akademik
c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non akademik di bidang perencanaan, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, organisasi dan SDM.
d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal.
f. Pemantauan dan pengoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan internal, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.

C. Wewenang

  1. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan
  2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, dan informasi keuangan dan kinerja, pencatatan aktivitas, manajemen aset, manajemen SDM, hukum dan ketatalaksanaan, fisik harta institut dari seluruh unit kerja untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.
  3. Mengembangkan instrumen kertas kerja audit dan buku pedoman audit internal yang relevan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  4. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit dan pemeriksaan internal dan eksternal kepada pimpinan institut secara berkala, dan
  6. Menggunakan tenaga ahli/auditor eksternal jika diperlukan

D. Moto Kerja

  1. Amanah, artinya menyadari betul bahwa tugas di SPI adalah amanah Allah SWT, sehingga Allah saja tempat pertanggungjawaban tertinggi.
  2. Objektif, artinya mengambil keputusan berdasarkan bukti apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang lain atau kepentingan pribadi.
  3. Transparan, artinya bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi
  4. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. Humanis, artinya pelaksanaan sistem pengawasan mengedepankan asas prikemanusiaan dan mengabdi pada kepentingan umat.

     

    0 Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *